Homo Economicus 4 November

ormas-islam-demo-ahok_20161014_191728.jpg

Pada tanggal 4 November 2016, Jakarta panas.

Beberapa minggu sebelum tanggal naas tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan sebuah statement on-the-record terkait sebuah ayat di Al-Qur’an, yakni Al-Maidah ayat 51. Ayat tersebut melarang umat Muslim untuk memilih pemimpin non-Islam. Ahok meminta masyarakat agar tidak dibohongi oleh ayat Qur’an.

Mendengar ujaran tersebut dari seorang non-Muslim, apalagi beretnis Cina, yang mulutnya memang sering pedas dan tak tertata, banyak pemeluk agama Islam di Indonesia mengamuk. Mereka tersinggung karena menganggap Ahok menyatakan bahwa Qur’an berbohong, sehingga agama Islam ternistakan. Puncak kemarahan ini adalah digalangnya demonstrasi besar-besaran di Jakarta oleh Front Pembela Islam (FPI), kelompok Islam radikal yang berlandaskan kekerasan fisik, dan berbagai elemen Islam garis keras lainnya di seluruh Indonesia.

Berbagai analisis telah berpusar di media sosial terkait bagaimana pernyataan Ahok harus dimaknai. Yang paling menarik adalah analisis non-mainstream Quraisy Shihab yang mendekonstruksi maksud “awliya” pada ayat tersebut, dan analisis linguistik kontekstual dari imam besar Masjid Istiqlal yang menyatakan bahwa kata-kata Ahok bukanlah penistaan agama. Berbagai analisis mengenai aspek legalitas tuntutan penistaan agama itu sendiri banyak dibahas di media sosial.

Kendati demikian, terlepas dari bagaimanapun pernyataan Ahok dimaknai, beliau meminta maaf, menarik pernyataannya, dan menyatakan tidak pernah bertujuan mempertanyakan, apalagi mengejek, keluhuran kitab suci agama Islam.

Permintaan maaf tersebut tidak cukup, rupanya. Emosi sudah kadung tersulut, seseorang harus merasakan akibatnya.

 

***

Begitulah kira-kira kronologi latar belakang yang mendasari kerusuhan 4 November. Yang menarik untuk ditelaah di sini adalah sifat dasar manusia yakni homo economicus — makhluk ekonomi. Homo economicus mengejawantah pada tanggal 4 November di tiga tataran utama.

  • Surga/Neraka Mereduksi Agama Menjadi Transaksi Ekonomi

Yang paling mengganggu nurani saya adalah betapa tidak cukupnya permintaan maaf Ahok bagi banyak pemeluk agama Islam. Sebagai gubernur, memang banyak sekali hal yang harus dikritisi dari beliau. Kadang-kadang terlalu brutal dalam memperlakukan PNS; kasus penggusuran dan konstruksi rusun yang luar biasa butut sangat mengkhawatirkan; reklamasi teluk Jakarta dan kedekatannya dengan berbagai investor besar juga harus dikritisi keras. Akan tetapi, tidak seharusnya kritik politik terhadap tiga kelemahan Ahok ini disangkutpautkan ke urusan pernyataan beliau tentang agama Islam.

Selain itu, banyak sekali kasus-kasus penistaan agama yang lain. Kasus yang banyak mencuat sebagai paralel adalah vonis penjara Arswendo Atmowiloto 5 tahun pada tahun 1990 karena meluncurkan hasil polling yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menempati posisi ke-11 dalam urutan “Tokoh yang Paling Diidolakan”. Mengapa paralel? Karena Ahok dan Arswendo sama-sama orang ngetop yang sedang memegang jabatan tersohor, kemudian disandung kasus “penistaan agama” sehingga mereka langsung rusak kredibilitas publiknya. Mengapa paralel? Karena Ahok dan Arswendo sama-sama non-Muslim. Waktu itu, Arswendo juga sudah meminta maaf secara resmi. Tentu saja, tidak cukup. Harus ada yang membayar.

Kata “membayar” ini menarik perhatian saya. Penistaan agama berbeda sifatnya dengan kasus perdata urusan pencemaran nama baik. Selain kerugian immaterial, dalam pencemaran nama baik, ada kerugian material yang mendasari munculnya perlindungan perdata tersebut. Contohnya: rusaknya nama baik menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, kepercayaan sesama manusia untuk urusan karir, keluarga tidak bisa fokus bekerja atau bersekolah karena harus menghalau tudingan, dan sebagainya. Dalam penistaan agama, tidak ada kerugian material yang diderita: al-mulk Tuhan tidak berkurang, tidak ada yang sulit dapat kerja, saya bingung apa kerugian material yang diderita “agama yang ternistakan” sehingga mengharuskan ada “bayaran”.

Kemudian saya teringat apa yang sedari kecil selalu diajarkan Abah saya, keluarga besar, tentang agama: “betapapun baiknya kamu sama orang lain, tidak ada gunanya jika tidak beragama, tidak sholat, tidak puasa, tidak mematuhi perintah Allah. Kamu akan masuk neraka, tidak akan masuk surga.”

Homo economicus. Manusia adalah makhluk ekonomi. Di pikiran saya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad semua menyebarkan agama demi mengubah tataran konstruksi sosial Namrud, Firaun, Romawi, dan Quraisy yang sangat durjana: yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlupakan tanpa adanya jaminan sosial apalagi BPJS, yang lemah dikurbankan demi dewa-dewi pagan, bayi perempuan dikubur di gurun dan anak perempuan dijual demi mahar beberapa ekor unta, kaum non-pribumi diakuisisi dan dijual sebagai budak. Akan tetapi, penekanan penting bahwa agama adalah kritik sosial dan political struggle untuk menggulingkan tirani baru saya bisa simpulkan setelah mempelajari berbagai literatur seperti filsuf taat Soren Kierkegaard dan ekonom sejarah agama Reza Aslan. Sisanya adalah penekanan bahwa tujuan beragama bukanlah membangun masyarakat Bumi yang madani, melainkan untuk memastikan dapat kavling di surga.

Homo economicus. Manusia adalah makhluk ekonomi. Kavling di surga sangat penting. Sudah hidup susah-susah, dapat gaji pas-pasan, anak istri/suami susah makan, tunggang langgang solat puasa dan menahan semua godaan, untuk apa kalau ujung-ujungnya tidak dapat surga? Mungkinkah ini menjadi alasan mengapa penistaan agama sangatlah penting? Karena, jika agama dinistakan dan kita tidak membela, kita bisa kehilangan surga.

Yang terjadi di sini adalah sebuah cognitive dissonance. Islam memiliki dua tujuan filosofis yang harus berjalan berbarengan: hablum min Allah (hubungan baik kepada Tuhan YME) dan hablum minannas (hubungan baik kepada sesama manusia dalam bentuk akhlak). Masalah muncul saat kedua tujuan ini bertolak belakang: jika kita terlalu baik sama orang lain, kita bisa kehilangan surga. Surga adalah sebuah motivasi yang jauh lebih dekat dengan ego diri  dan kebutuhan genetis untuk memastikan akuisisi aset (kita-lah yang akan merasakan kenikmatannya, luar biasa kayanya, tak berujung perawan-perawan ranumnya, betapa luas dan manis taman buahnya), sementara ancaman neraka memastikan bahwa kita selalu ingin terhindar dari panas apinya, betapa kreatif metode penyiksaannya, betapa gamblang pencitraan kekejamannya, betapa lamanya waktu ancamannya.

Surga/neraka adalah insentif ekonomi yang penting untuk memastikan banyak orang untuk beragama. Strateginya adalah seperti ini: sebagai nabi (seorang pemikir avant-garde yang pandangan sosialnya jauh lebih maju dari banyak orang di zamannya), apa cara termudah untuk membuat orang berubah? Jelas, carrot and stick. Setelah mereka berjanji untuk berubah, loyal pada sistem sosial/hukum baru melalui syahadah, baru dijelaskan pelan-pelan. Seiring waktu, filosofi tersebut akan jelas pada waktunya. Ingat, ini adalah zaman di mana mitologi dan mistisisme sangat kental mewarnai sistem pikir masyarakat. Belum ada penekanan penting dalam berlogika, khususnya dalam urusan struktur sosial, karena rasionalitas memang baru menjadi utama setelah aufklarung. Oleh karena itu, konstruksi surga/neraka yang memanfaatkan sifat dasar manusia yakni fear of the unknown sangatlah efektif dalam menggunakan otoritas Tuhan untuk menggambarkan kehidupan setelah kematian. Jika tujuan para Nabi adalah inkulkasi sistem moril yang baru, pemenuhan ego pribadi berupa hadiah (surga) dan penghindaran kesakitan fisik (neraka) adalah strategi cerdik yang sangat efektif — sama logikanya dengan tax amnesty dan ancaman denda/penjara.

Sayangnya strategi ini menjadi bumerang saat transendensi tidak pernah tercapai. Alih-alih penggalian sistem moral yang bertujuan menciptakan madani, kehausan terhadap surga dan ketakutan terhadap neraka menjadi belenggu. Saya pribadi percaya bahwa Muhammad SAW memiliki rencana jangka panjang: beliau ingin melakukan transisi tersebut dencan cara bergerak ke konstruksi hadiah surga/ancaman neraka yang begitu keras di banyak ayat-ayat Makkiyah, ke arah konstruksi masyarakat madani yang kompleks dan multikultural di ayat-ayat Madaniyah. Apa daya, maut menjemput terlalu cepat.

Karena itulah, transendensi agama dari strategi dasar ke konstruksi sosial sekarang dipegang oleh umat. Sayangnya, homo economicus mengambil alih. Sering, surga/neraka mereduksi agama menjadi seputar narasi “nanti saya dapat apa? Kalau saya tidak lindungi Tuhan, bisa-bisa saya tidak dapat surga! Celaka, saya!” Dengan banyaknya ke-aku-an dalam kalimat itu, reduksi ini menggerus nilai-nilai sosial agama karena fokus dan prioritas keberagamaan menjadi transaksi belaka: saya investasi waktu dan energi untuk melaksanakan ritual agar Tuhan memberi saya surga. Keberagamaan direduksi menjadi transaksi ekonomi belaka.

Homo economicus. Manusia adalah makhluk ekonomi. Pengejawantahan homo economicus dalam bentuk ini banyak ditemui khususnya di para pendukung demo yang santer menyuarakan demo di sosmed. Jika dipikir-pikir, sebetulnya penistaan agama tidak merugikan mereka — yang ada hanya rasa tersinggung (subjektif, karena harusnya ketersinggungan tidak bisa menjadi alasan untuk menindak seseorang secara hukum, kecuali jika Anda memiliki privilege luar biasa seperti Donald Trump) dan ketakutan tidak dapat surga. Kehilangan surga adalah ancaman materiil yang mengharuskan orang bertindak beringas menanggapi penistaan agama. Akan tetapi, penting bagi kita sebagai orang yang beragama untuk bijak menyikapi ini. Apakah boleh agama tereduksi menjadi surga/neraka belaka? Tujuan semua nabi dan rasul menerjang status quo dan establishment politik adalah untuk menghalau penindasan. Manusia memang homo economicus, namun ini adalah nafsu dasar yang seharusnya bisa dikelola dan tidak harus dituruti tiap-tiap, seperti layaknya libido, nafsu makan, rasa benci terhadap orang lain. Egoisme kita dalam mengharapkan surga bagi diri kita sendiri tidak seharusnya membuat kita menjadi penindas — kelompok yang selalu dimusuhi oleh para nabi dan rasul.

  • Agama Sebagai Kendaraan Oportunisme Ekonomi

Banyak sekali yang antusias ikut demo, atas nama melindungi keadiluhungan Qur’an, harkat martabat Tuhan, nama baik agama dari yang mencoba menjelek-jelekkan. Ada dua hal yang membingungkan:

Pertama, jika memang ini adalah isu penistaan agama serius (misalnya, kasus Charlie Hebdo ataupun the Satanic Verses karya Salman Rushdie — walaupun tindakan terorisme atas Charlie Hebdo dan ancaman bunuh terhadap Rushdie rasanya sulit dibenarkan, tapi bisa diakui bahwa skalanya “penistaan”-nya lebih serius dibanding komentar Ahok yang sekelebat), mengapa persekusi penistaan ini tidak dibenarkan oleh berbagai organisasi Islam yang sudah mengakar di Indonesia sehingga seyogyanya sudah paham betul seluk beluk keislaman masyarakat sini? PBNU dan Muhammadiyah secara eksplisit melarang penggunaan atributnya dalam demo, begitu pula MUI. Mereka hanya sebatas memperbolehkan anggotanya ikut, berlandaskan kebebasan berdemokrasi, bagai seorang bapak yang bilang pada anaknya yang bengal, “silakan kalau kamu mau merokok, nak, asal jangan pakai uang saku dari bapak.” Tidak adanya restu dari organisasi Islam besar patut membuat keislaman demo dipertanyakan.

Kedua adalah sikap defensif terhadap keberagamaan itu sendiri. Beragama boleh tapi kok rasanya membingungkan: mengapa Tuhan sebegitu lemahnya sehingga satu kalimat ngaco dari orang yang mulutnya blak-blakan, harus disikapi secara begitu brutal dan tidak proporsional? Tuhan yang lemah ataukah sebetulnya iman pemeluk yang lemah? Mengapa pemberian maaf begitu mahalnya?

Selain dari ancaman surga di atas, mahalnya pemberian maaf ini adalah juga karena pemberian maaf tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara batiniah (perasaan puas karena tersalurkannya ego beragama yang terusik) maupun secara lahiriah. Di sinilah kemudian masuk elemen ekonomis dari perekrutan demo. Konferensi pers untuk demo dilaksanakan di hotel mentereng. FPI adalah organisasi mobilisasi massa yang siap bergerak di banrol harga yang tepat. Dalam kategori ini, harusnya organisasi ini lebih tepat jika disebut kontraktor ataupun paramiliter. Bentuk yang lebih sophisticated adalah kontraktor militer Blackwater yang banyak di-hire untuk menyediakan layanan keamanan dan misi militer (contoh yang paling gamblang adalah bubble driving sementara eksekusi operasi militer lainnya cenderung terselubung) di zona konflik; sementara counterpart yang nyata terlihat di Indonesia adalah Pemuda Pancasila, misalnya, yang sering dipekerjakan untuk memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi di Bandung bisa berjalan lancar tanpa dipersulit oleh peraturan atau tangan hukum lainnya. Hal ini menjelaskan mengapa sweeping FPI sangatlah selektif. Sifat dasar FPI sebagai kontraktor menunjukkan bahwa terdapat elemen ekonomi yang sangat tegas di sini.

Kebutuhan ekonomi sangat nyata di Indonesia, baik di Jakarta maupun di pelosok. Di Jakarta, kurangnya akses terhadap sistem kerja yang memberikan timbal balik ekonomi mumpuni sangat kentara: minimnya lapangan kerja, dan kalaupun ada, kerja banting tulang di pabrik hanya bergaji sekitar UMR; kerja di bidang jasa sangat stres karena jam kerja panjang dan harus sabar saat diperlakukan sebagai manusia kelas dua oleh orang yang lebih kaya; pendidikan kualitasnya mahal dan tidak memberikan kompetensi yang relevan karena banyak guru/dosen yang digaji minimum sehingga tidak terinsentif memberi materi ajar yang inovatif; tidak adanya klinik peningkatan kompetensi/vokasi bagi orang dewasa. Di pelosok apalagi, bekerja di bidang agrikultur sangat bagus namun terlalu klasik karena lemahnya dukungan bagi teknologi irigasi, pupuk, pembibitan; dicaploknya lahan oleh perusahaan karena harus dijualnya turunan nenek moyang demi bagi waris pada lima anak, akibat prinsip “banyak anak, banyak rejeki”; digempurnya harga diri oleh sinetron, satu-satunya sumber hiburan, yang selalu dengan nyinyir menyatakan bahwa jadi petani dan orang desa dan orang kampung itu kasihan, jelek, tak sukses (padahal kenyataannya tak begitu!) tanpa pernah disensor KPI.

Jelas ada dua kebutuhan di sini: desakan kebutuhan ekonomis dan butuhnya tujuan hidup yang merevitalisasi harga diri. Lihatlah kasus Amrozi, seorang montir cekatan yang sayangnya tidak jago bersosialisasi sehingga dianggap aneh. Harga dirinya yang terinjak-injak membuatnya mudah direkrut dan diradikalisasi saat ia jadi buruh bangunan di Malaysia. Juga terlihat dengan cara para warlord di Afrika, misalnya Joseph Kony, merekrut mercenary-nya. Dalam The Clash of the Swords, ISIS mencangklongkan agama ke dalam narasi mengenai “kekuatan baru” dengan cara menunjukkan video latihan militer yang begitu menggebu-gebu dan penuh gelora. Begitu pula FPI yang cerdik memanfaatkan dual necessity ini.

Oleh karena itu, sulit sekali untuk percaya bahwa demo ini memiliki muatan ideologis, toh banyak demonstran yang sulit menjawab pertanyaan paling mendasar tentang demo tersebut. Demo ini adalah kesempatan ekonomi bagi orang yang direkrut: mereka bisa mendapatkan imbalan ekonomi berupa bayaran (ditengarai sebesar Rp 500.000 per demonstran dan Rp 1.500.000 untuk korlap). Adanya elemen agama yang dicangklongkan kepada kebutuhan ekonomi menjadi penting dalam tiga aspek:

a. agama memastikan tingginya animo massa. Lebih dari sekedar ekonomi, agama menjadi tambahan energi yang mereka butuhkan untuk menjustifikasi investasi kerja ini. Selain dapat duit di dunia, mereka juga merasa suci dan merasa tujuan hidup sudah lebih terpenuhi.

b. agama adalah kartu garansi yang penting. Katakanlah, uang tidak cukup atau distribusinya tidak merata. Apa justifikasi yang bisa digunakan perekrut untuk tetap menjaga loyalitas massa? Agama. Tinggal katakan, “memang, kurang dari yang dijanjikan, tapi kita sudah berjuang di jalan Allah, sisanya pasti akan dibayar tuntas oleh kebahagiaan jannati.”

c. agama adalah kartu garansi yang penting (2). Katakanlah, uang tidak cukup atau distribusinya tidak merata. Kepada siapa massa kemudian akan melampiaskan kemarahannya? Perekrut yang mengatasnamakan otoritas Tuhan jelas tidak mungkin dihajar oleh massa. Satu-satunya sasaran adalah kelompok yang agamanya tidak sama.

Mendalamnya kebutuhan ekonomi membuat konstruksi masyarakat madani, yang landasannya adalah perasaan empati berbasis altruisme, sulit untuk dilaksanakan. Selama dual necessity ini jauh dari direspon, apalagi terpenuhi, korban akan terus datang silih berganti, sebagai martir untuk menyalurkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan mereka sendiri. Sebelumnya, gereja Yasmin. Kemudian, LGBT. Kemudian, komunis. Kemudian sentimen anti-Ahok yang merembet ke sentimen anti-Cina. Yang harus disadari setelah bagian ini adalah betapa agama di sini menjadi elemen periferal sahaja — bungkusnya memang lembaran-lembaran Qur’an dan kitab kuning, padahal berkecamuk di isi sukmanya adalah kebutuhan ekonomi dan jeritan harga diri yang terus terusik. Sebagai orang yang beragama, kita mempunyai kewajiban untuk tidak serta merta termakan isu agama dan melihat lebih dalam psikologi perusuh. Kita tidak boleh naif. Sebagaimana terlihat di kasus penjarahan Indomaret, saat para perusuh dengan bangga menenteng karton Dancow, SariWangi, boks gula, kue marie, dan penganan lainnya, ini adalah pengejawantahan homo economicus yang harus disikapi sebagaimana adanya, bukan dicampuradukkan dengan kasus agama.

  • Aspek Politik 4 November: Pilgub DKI 2017 dan Investasi untuk Kendali Ekonomi

Yang tidak dapat dinafikan adalah timing mencuatnya kasus penistaan agama ini yang begitu dekat dengan Pilgub DKI 2017. Bagai kasus e-mail Hillary Clinton minggu lalu, timing-nya terlalu pas: belum pas akhir tahun saat semua orang masih sibuk bekerja di Jakarta, tapi sudah memasuki injury time periode kampanye Pilgub tersebut. Apalagi, mobilisasi massa dalam skala sebesar itu bukanlah urusan murah. Berbus-bus demonstran didatangkan dari berbagai pelosok Indonesia. Rasanya terlalu naif jika menganggap semua ini demi kemaslahatan keberagamaan bangsa — kalau iya, toh ada kegiatan agama lain yang akan diprioritaskan. Biasanya juga manifestasi agama adalah solat berjamaah atau membangun mesjid atau zakat, dsb. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa demonstrasi 4 November didalangi oleh sekelompok orang yang beking ekonominya kuat. Saat ini belum jelas siapa di balik demonstrasi tersebut.

Yang bisa mendasari dugaan kita terhadap siapa dalangnya adalah, kembali lagi, homo economicus. Siapakah yang akan meraup keuntungan terbesar dari semua narasi yang digunakan dalam demo ini? Di atas logika, ada retorika; di atas retorika ada kepentingan. Apakah kepentingan yang mendasari penggelontoran dana untuk mobilisasi massal dari berbagi pelosok Indonesia demi keperluan demo tersebut? Apa motif ekonomi di balik pendalangan demo kemarin? Apa motivasi yang mendorong pihak-pihak dalang untuk mengeluarkan ratusan milyar untuk menggalang massa?

Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah titik penting dalam kehidupan otonomi daerah di Indonesia. Cepatnya derap desentralisasi di Indonesia membuat sebuah struktur pemerintahan di mana kendali anggaran dan kuasa eksekutif berada di tataran regional. Gubernur Jakarta periode 2017-2022 berkesempatan untuk memegang kendali atas dua perluasan infrastruktur luar biasa di Indonesia: disahkannya subway pertama di Indonesia serta diperluasnya pelabuhan Tanjung Priok. Kemungkinan pembangunan ekonomi di seputar dua infrastruktur tersebut sangat besar: munculnya berbagai titik pusat ekonomi baru berupa pusat perbelanjaan, pasar, sentra komersil, dan berbagai fasilitas umum bernilai tinggi lainnya; dibutuhkannya berbagai perizinan dan kebijakan baru yang bisa menjadi peluang kendali luar biasa; serta tumbuhnya ratusan tender bernilai trilyunan. Menjadi gubernur adalah posisi sentral yang akan sangat lukratif untuk lima tahun ke depan, sehingga masuk akal untuk berinvestasi secara besar-besaran. Apakah mungkin kesempatan ekonomi ini yang menjadikan kontes Pilgub DKI Jakarta 2017 begitu sengit sehingga sangat penting untuk memastikan kekalahan petahana?

Dimensi politik lainnya adalah betapa berharganya posisi gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk karir politik ke depannya. Fauzi Bowo loncat jadi Dubes Jerman, Jokowi loncat jadi RI 1, Ahok sendiri langsung meroket dari politisi tak dikenal di Belitung menjadi salah satu tokoh politik yang paling banyak dibicarakan di negeri ini. Dimensi ekonomi dan politik ini tidak dapat dipungkiri — keabsahannya akan terlihat apakah terbukti atau tidak berdasarkan retorika apa yang dimainkan lawan politik Ahok selama dua bulan ke depan: saya duga akan banyak terjadi tudingan dan smear campaign. Inilah mengapa “penistaan agama” menjadi senjata mematikan.

 

***

 

Sifat naluriah manusia sebagai homo economicus bisa dengan mudah mengambil alih. Fiksasi terhadap surga, kebutuhan ekonomi dunia, sehingga mata tertutup untuk analisis politik mendalam adalah gluttony, sesuatu yang dilarang Allah melalui kata-kata “dan nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?” di surat Ar-Rahman. Salah satu nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada umat Muslim di Indonesia (yang tidak dinikmati oleh umat Muslim di banyak negara lain) adalah privilege sebagai kelompok majoritas. Catatan: saya akan gunakan kata privilege di sini karena padanan di bahasa Indonesia kurang cocok dalam menangkap arti kata tersebut. Kendati demikian, konsep ini bukanlah konsep asing karena privilege bagi golongan tertentu banyak sekali ditemui di konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang memang notabene sangat hierarkis.

Contoh privilege adalah sebagai berikut. Umat Muslim di Indonesia bisa dengan mudah membangun musholla atau mesjid tanpa perlu deg-degan menunggu surat izin (tidak mungkin tidak dikeluarkan, kalau sampai ada masalah, bisa kena tuduh “penistaan agama” juga), bisa menggunakan atribut agama, bisa hidup tenang di Jakarta walaupun kisruh kerusuhan begini karena tahu tidak akan pernah diserang, bisa menggunakan kata-kata sapaan agama bernada Arab secara bebas tanpa harus takut berada di tempat ataupun waktu yang salah, bisa menutup jalan untuk sholat Jum’at kapan pun, bisa pakai toa mesjid tanpa batas. Definisi “penistaan agama” juga bisa dengan mudah diatur oleh konsensus kelompok majoritas — tidak pernah ada orang Islam yang dituntut untuk dipenjarakan karena menghina agama minoritas, padahal banyak sekali hal ini terjadi di konteks publik. Inilah beberapa contoh (ada buanyak sekali hal lain) privilege yang dinikmati umat Islam di Indonesia.

Nikmat Allah didustakan oleh umat Islam di Indonesia jika kemudian tidak mau menyadari betapa banyaknya privilege yang sudah dinikmati. Sikap tidak mau menyadari privilege ini muncul saat memungkiri dan melupakan banyaknya fasilitas dan kemudahan yang dinikmati saat beragama Islam di negara yang penduduknya mayoritas Islam dan terus merasa keberadaan Islam terancam (victim mentality). Referensinya sangat eksternal: selalu melihat ditekannya Islam di Palestina, Amerika Serikat, atau Perancis. Yang dilupakan adalah bahwa banyak sekali kemudahan bagi Muslim di bumi Indonesia, banyak sekali penindasan yang kita lakukan kepada non-Muslim di bumi sendiri.

Salah satu bentuk pendustaan terhadap nikmat Allah dan penindasan tersebut adalah tidak adanya empati terhadap warga etnis Cina yang sangat mungkin menjadi sasaran amuk massa saat mob mentality mencapai titik didih., sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998. Suharto sangat cerdik, ia selalu memastikan ada pihak yang menjadi pariah di masyarakat Indonesia sehingga apapun yang terjadi kepada dirinya, ia dapat selalu mengarahkan kemarahan masyarakat ke pihak yang bukan merupakan etnisnya (etnis Jawa). Hampir dua puluh tahun umur reformasi, kerangkeng mental Suharto masih saja diderita masyarakat Indonesia. Islam masih terus merasa ditekan padahal menikmati keleluasaan yang luar biasa, sementara empati pada warga minoritas seperti WNI etnis Cina masih sama sekali belum tumbuh. Demo 4 November didukung walaupun dengan mudah bisa merembet ke kekerasan berlandaskan sentimen anti-Cina, sebagaimana terlihat di Pluit. WNI etnis Cina (atau warga minoritas lainnya) belum diterima di Indonesia, negara mereka sendiri, oleh sesama warga negara. Dalam diskusi hangat dengan berbagai rekan, satu pertanyaan membuat saya gamang: “akankah isu ini menjadi sepanas ini jika Ahok bukan Cina?”Alih-alih berusaha membangun masyarakat madani sebagaimana Rasulullah membangun Yatsrib menjadi Madinah bersama para penduduk Kristen, Yahudi, dan berbagai suku lainnya, banyak orang yang malah sibuk memastikan diri sendiri dapat kavling surga, kembali lagi ke aspek terburuk homo economicus yang menjual akhlak demi terpenuhinya kepuasan fisik/batin/ego pribadi.

Terkerangkengnya banyak umat Muslim di Indonesia dalam sifat homo economicus mereka mengakibatkan mudah dipelintirnya setiap isu agama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis. Agama yang harusnya membangun masyarakat madani dan membangun akhlakul karim, akhirnya malah jadi egoisme ingin kenikmatan terpenuhi belaka. Agama yang diperlakukan secara transaksional, dan penolakan kita untuk menyadari privilege, membuat betapa mudahnya agama untuk ditunggangi dan menjadi kendaraan politik.

Di situlah sering saya merasa sedih.

One thought on “Homo Economicus 4 November

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s